Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Latar Belakang, Isi, dan Pengaruhnya terhadap Sistem Pemerintahan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan salah satu momen bersejarah yang mengubah arah sistem pemerintahan Indonesia. Dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dalam situasi politik yang memanas, dimana badan konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru mengalami kebuntuan. Latar belakang keluarnya dekrit ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik Indonesia pasca kemerdekaan dan berbagai pergolakan yang terjadi.

Konteks sejarah menunjukan bahwa Indonesia sedang mengalami masa transisi yang sulit. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi. Namun, pada tahun 1949, melalui Perjanjian Renville, sistem pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Perjanjian ini membawa Indonesia ke dalam sistem federal yang kemudian digantikan kembali dengan sistem kesatuan.

Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 menjadi fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan negara, termasuk dalam proses pembentukan sistem pemerintahan. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan tidak selalu berjalan mulus.

Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 7 Agustus 1945 menjadi langkah penting menuju kemerdekaan. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi berdirinya negara Indonesia merdeka. PPKI berhasil menyusun UUD 1945 yang kemudian menjadi konstitusi pertama Republik Indonesia.

Era penjajahan yang dialami Indonesia selama berabad-abad meninggalkan pengaruh mendalam terhadap sistem pemerintahan. Pengalaman pahit selama masa kolonial membuat para founding fathers bertekad untuk membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, pencarian bentuk pemerintahan yang ideal ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Situasi politik Indonesia pada akhir 1950-an semakin memanas dengan munculnya berbagai pemberontakan daerah. Pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi menunjukan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan ini tidak hanya mengancam keutuhan negara, tetapi juga memperlemah stabilitas politik nasional.

Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 ternyata mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru. Perdebatan sengit terjadi antara kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam dan kelompok yang menginginkan negara berdasarkan Pancasila. Perbedaan pandangan ini membuat konstituante tidak mampu menghasilkan keputusan final setelah bekerja selama lebih dari tiga tahun.

Presiden Soekarno melihat kebuntuan di konstituante sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara. Dalam pidatonya pada 22 April 1959, Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945. Namun, usulan ini tidak mendapat dukungan cukup dari anggota konstituante. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pada 5 Juli 1959, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekrit presiden.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdiri dari tiga poin utama. Pertama, pembubaran konstituante. Kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa negara berada dalam keadaan darurat.

Dekrit ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, terutama dari TNI. Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan dukungan penuh terhadap dekrit presiden. Dukungan militer ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi dekrit tersebut.

Pengaruh dekrit terhadap sistem pemerintahan Indonesia sangat mendalam. Sistem demokrasi liberal yang diterapkan sejak 1950 digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Dalam sistem baru ini, kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai pemimpin pemerintahan yang memiliki wewenang luas.

Perubahan sistem pemerintahan ini membawa konsekuensi terhadap kehidupan politik. Partai-partai politik yang sebelumnya memiliki peran penting dalam sistem parlementer mulai dibatasi perannya. Presiden Soekarno menerapkan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) sebagai dasar politik nasional.

Dampak dekrit juga terasa dalam hubungan pusat-daerah. Pemerintah pusat memperkuat kontrolnya terhadap daerah-daerah. Kebijakan sentralisasi diterapkan untuk mengatasi berbagai pemberontakan daerah yang terjadi sebelumnya. Hal ini memang berhasil memulihkan stabilitas, tetapi di sisi lain menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pusat.

Dalam konteks hubungan internasional, dekrit presiden mempengaruhi posisi Indonesia di dunia. Indonesia mulai menjauhi blok Barat dan lebih condong ke blok Timur. Kebijakan luar negeri yang bebas aktif mulai bergeser ke arah yang lebih radikal. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan konfrontasi yang dilakukan Indonesia.

Pembentukan ASEAN pada 1967 tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik regional, termasuk perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Stabilitas politik Indonesia pasca dekrit presiden menjadi faktor penting dalam proses pembentukan organisasi regional ini. Meskipun pembentukan ASEAN terjadi beberapa tahun setelah dekrit, pengaruh sistem pemerintahan Indonesia turut mempengaruhi bentuk kerjasama regional ini.

Dekrit presiden juga mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi terpimpin diterapkan dengan menekankan pada peran negara yang besar dalam perekonomian. Berbagai perusahaan asing dinasionalisasi, dan pemerintah mengambil alih kontrol terhadap sektor-sektor strategis perekonomian.

Namun, sistem demokrasi terpimpin tidak berlangsung lama. Berbagai masalah mulai muncul, termasuk hiperinflasi dan ketidakstabilan politik. Situasi ini mencapai puncaknya dengan peristiwa Gerakan 30 September pada 1965 yang mengakhiri era demokrasi terpimpin dan membawa Indonesia ke era Orde Baru.

Invasi Timor-Timur pada 1975 juga tidak dapat dipisahkan dari warisan sistem pemerintahan yang terbentuk pasca dekrit presiden. Kebijakan ekspansionis Indonesia sebagian merupakan kelanjutan dari politik luar negeri yang berkembang selama era demokrasi terpimpin.

Dari perspektif hukum tata negara, dekrit presiden 5 Juli 1959 menimbulkan perdebatan mengenai legalitasnya. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa dekrit ini inkonstitusional karena presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan konstituante. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa dekrit diperlukan untuk menyelamatkan negara dari krisis.

Dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mengakui bahwa dekrit presiden 1959 merupakan bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia yang tidak dapat diulang. Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia sekarang tidak mengizinkan presiden mengeluarkan dekrit yang membatalkan konstitusi.

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional memang telah ada sebelum dekrit presiden, tetapi posisi Indonesia dalam PBB turut dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahan domestik. Indonesia sempat keluar dari PBB pada 1965 sebagai bentuk protes terhadap penerimaan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dampak jangka panjang dekrit presiden masih dapat dirasakan hingga sekarang. Sistem presidensial yang dianut Indonesia sekarang merupakan warisan dari UUD 1945 yang diberlakukan kembali melalui dekrit tersebut. Meskipun UUD 1945 telah mengalami amendemen, sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan.

Pelajaran penting dari dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah bahwa perubahan sistem pemerintahan harus dilakukan melalui proses yang konstitusional. Meskipun dalam keadaan tertentu diperlukan tindakan luar biasa, namun prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law harus tetap dijaga. Pengalaman sejarah menunjukan bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah yang mampu menciptakan stabilitas tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks kekinian, memahami dekrit presiden 5 Juli 1959 penting untuk menghargai perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencari bentuk pemerintahan yang ideal. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan yang terpenting adalah kemampuan bangsa untuk belajar dari sejarah dan terus melakukan perbaikan.

Warisan dekrit presiden masih relevan untuk dipelajari, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi di era modern. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembagian kekuasaan, tetap menjadi pijakan penting dalam penyelenggaraan negara.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Meskipun kontroversial, dekrit ini telah membentuk wajah sistem pemerintahan Indonesia selama beberapa dekade. Pemahaman yang komprehensif tentang peristiwa ini penting bagi generasi sekarang untuk dapat membangun masa depan yang lebih baik.